Kerja Sama Pelatihan CVE, Dirjen PAS Libatkan PK Bapas Nusakambangan

SEMARANG - Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Selandia Baru dengan melaksanakan Pelatihan Penanganan Ekstrimisme yang disertai dengan Kekerasan (Countering Violent Extremisme).

Peserta yang turut hadir sebanyak 24 orang yang terdiri dari Polri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham RI dan BNPT. Ditjen PAS yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menugaskan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Bapas Kelas II Nusakambangan yaitu Heri Ruhyanto untuk turut serta hadir dan mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 30 Mei hingga 10 Juni 2022 bertempat di JCLEC Semarang, Selasa (31/05/2022).

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya semata tentang menjalin kerjasama eksternal akan tetapi juga memiliki tujuan yang ingin dicapai bagi para peserta pelatihan, yaitu antara lain para peserta diharapkan dapat mengetahui pengalaman penegakan hukum internasional dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menanggulangi paham ekstrimisme yang diserta dengan kekerasan; dapat memahami pentingnya kerjasama antara Polisi, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya dalam melakukan pendekatan multi lembaga guna menanggulangi ancaman dari paham ekstrimis yang disertai dengan kekerasan; dapat berbagi konsep dan praktik terbaik dalam menanggulangi paham ekstrimisme yang disertai dengan kekerasan; serta dapat mengembangkan jaringan antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi paham ekstrimisme yang disertai dengan kekerasan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka JCLEC dan Pemerintah Selandia Baru mengundang Mr. NERU Senior Sersan Police dari New Zealand untuk menyampaikan penguatan serta materi-materi yang terkait, khususnya hari ini Mr Neru membahas mengenai paham-paham violent extremisme yang mencakup 4 jenis yaitu: 1. Radikalisme Menurut Rubaidi (2007), radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deredikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. 2. Extremisme Menurut Lexico Definisi dari ekstremisme adalah seseorang yang memiliki pandangan politik atau agama yang ekstrem, terutama yang menganjurkan tindakan ilegal, kekerasan, atau ekstrem lainnya dalam mencapai tujuannya. Contoh ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas nasional salah satunya adalah ISIS. 3. Extremisme Dengan Kekerasan Exkstremisme adalah sudut pandang ideologi, politik atau agama yang secara mendasar menyimpang dari sudut pandang umum/utama dari kepercayaan-kepercayaan tersebut. Ekstremisme dengan kekerasan bertujuan untuk mencapai sasaran berupa ideologi, politik dan agama dengan menggunakan kekerasan. 4. TerorismeMenurut US Department of Defense tahun 1990, Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi .

"Jikalau sebelum melakukan penanganan terhadap paham ekstrimisme terlebih dahulu para peserta harus mampu dan memahami pengetahuan dasar sebagai penunjang dari kegiatan yang akan dilakukan", ungkap Neru. 

(N.Son/***)